Tuesday, September 02, 2008

Negri Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah ...

PNPM Journey to Kerinci,
taste the delicious Dendeng Batokok ...

Seperti diduga sejak lama, saya pasti kecewa dengan acara yang digelar untuk seratus tahun kebangkitan nasional, lha pada 20 mei 2008 itu, kita cuma diajak untuk "bangkit, Indonesia bisa!" .. Tidah terlalu jelas apa maunya dengan "indonesia bisa!!" itu...

Maka lebih baik saya mencari jalan lain mencintai Indonesia, mengikuti muhibah Misi Supervisi Bank Dunia yang ingin memastikan dana pinjaman dipergunakan sesuai dengan “loan agreement”. Selalu menyenangkan bahwa misi sekaligus menjadi perjalanan “belajar dari desa, memotret keberhasilan pemberdayaan masyarakat” ...
Dan sudah pasti, misi supervisi selalu akan diselingi dengan “wisata kuliner si-kompak”... Apalagi harus melintasi sepertiga wilayah Provinsi Jambi (+/- 1200 km) ... dan ternyata, banyak sekali pengalaman kuliner yang seru dan bikin lidah bergoyang ... Rombongan misi terdiri dari Safwan, "panglima" PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Jambi, Sentot Satria co task team leader Bank Dunia, Suardi Ali wakil dari Pemprov Jambi, Suudi Noer, spesialis infrastruktur dari KM-Nasional, dan saya, Ibnu Taufan yang lebih tepat menjadi penggembira perjalanan ini ... !
Pemayung. Rabu 21/5, sekitar pukul 11.30 setelah courtessy call di provinsi dimulailah perjalanan panjang ini .. Satu jam berselang rombongan ini mampir di Pemayung, permukiman kecil dipinggiran Jambi, untuk santap siang di warung makan yang menyuguhkan aneka hidangan ikan patin .. yang istimewa ya gulai patin dan pindang patin .. begitu nikmatnya lunch ini, sekujur kepala dan badan keringat meleleh karena pedas dan panasnya warung makan sederhana ini ...
Mandiangin. Menjelang pukul dua, rombongan meluncur ke kecamatan Mandiangin, Kab. Sarolangun (57 km dari Jambi)..., persisnya di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengelola dana hibah dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) .. Pengurus UPK dan dua fasilitator yang bertugas di kecamatan Mandiangin bersama fasilitator kabupaten sudah menunggu .. semua buku administrasi kegiatan dan keuangan sudah digelar .. sambil melakukan audit (sederhana) sesekali ditimpali dengan pertanyaan2 seputar kegiatan masyarakat mengelola pembangunan dengan alokasi dana 750 juta .. Dana tersebut, selain untuk membangun prasarana/sarana dasar, sekitar 75 juta dikelola kelompok ibu2 untuk simpan/pinjam atau micro credit.... Dana s/p ini dipinjam oleh ibu2 (yg kurang mampu) antara 500 ribu sd 1 juta antara lain untuk berjualan di pasar (retail business), atau membuka warung di depan rumah atau di sekolah ... sayang sekali tidak bisa menemui ibu2 yang jadi nasabah UPK karena sedang berada di ladang ...


Muara Ketalo dan Jembatan Gantung. Masih di kecamatan Mandiangin ini ..., rombongan sempat memelototi jembatan gantung di desa Muaro Ketalo, dengan bentang sekitar 173 m, dibangun dengan biaya sekitar 479 juta (dana PNPM 451 juta, swadaya masyarakat 28 jt) ... Kalau melihat megahnya jembatan yang membentang diatas sungai Batanghari dan menjadi akses kurang lebih 200 jiwa yang tinggal di dusun2 pasti orang kota tidak percaya..bahwa jembatan ini dikerjakan "swakelola" oleh wargadea. Dari audit sederhana ditemukan beberapa kekurangan teknis dan diminta fasilitator melakukan corrective action .. Ternyata pengelola (TPK) yang dibentuk dan dilatih fasilitator juga sudah menemukan technical error yang bisa mengurangi life time-nya jembatan sehingga sudah diusulkan tambahan dana (untuk perbaikan) kepada Pemkab Sarolangun.... dan kabarnya sudah disetujui, segera akan dilaksanakan th 2008 ini .. Selain jembatan, juga diinspeksi los pasar di desa Mandiangin dan madrasah di desa Kertopati .. Tidak terlalu sukar menemukan kekurangan teknis karena semua pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat ... mereka yang desain, mereka yang jadi mandor dan mereka juga yang mengelola pelaksanaan konstruksi-nya ... ada desain yang berlebihan, ada yang kurang jelas fungsinya sehingga lagi2 diminta fasilitator melakukan tindak-perbaikan agar semua prasarana/sarana berfungsi sesuai rencana ..

Bangko. Lepas maghrib rombongan bertolak dari desa Mandiangin ... meluncur kearah Bangko, ibukota kabupaten Merangin ... rupanya beberapa hotel sudah fully booked oleh kontingen sepak bola antar kabupaten .. sambil memberikan "instruksi" kepada fasilitator untuk minta bantun mencarikan hotel, rombongan mampir di rumah makan urang awak disisi jalan lintas timur.. masih sekitar pukul 8 malam...ketika rombongan menempati kursi dan lagi2 ketemu ikan patin ! .. tidak banyak yg dinikmati sehingga tidak banyak cerita yang bisa dibagi ... Tak lama menunggu, masuk kabar dari teman2 fasilitator bahwa rombongan di tunggu di hotel Suslinda ..... Pemandangan menarik, ketika dalam perjalanan menuju hotel melewati SPBU dengan antrian mobil yang cukup panjang (kl 300m).. Rupanya sudah dua minggu ini semua kendaraan bermotor di Bangko dijatah konsumsi bensin-nya ... Hotel Suslinda atau lebih tepatnya Losmen Suslinda, penampilan dari luar lumayan megah dengan lampu kristal .. tapi ‘mak, bathroom banyak anasir asing menyelinap .. serangga kebun terapung di bak mandi, juga shower yang kikir mengucurkan air... akhirnya mandi ala cowboy supaya cukup waktu tidur sehingga bisa bangun tengah malam menyimak Manchester United vs Chelsea ...

Kabupaten Merangin, Bangko. pagi2 sekali, kira2 pukul 08.30 ... mata yang masih berat, rombongan misi bergegas ke kantor pemkab Merangin, sudah ditunggu teman2 birokrat yang ingin menjelaskan persoalan seputar pengelolaan PNPM dan dana pendamping (APBD) yang macet ... laporan dan bincang2 sekitar 30 menit .... dua staf kabupaten ikut mendampingi rombongan ke lapangan.. masih sempat mampir di kedai Lestari, persis di pinggir jalan Lintas Timur Sumatera .. menikmati sarapan ketupat sayur ala merangin dan pecal merangin... lumayan untuk pengganjal perut menunggu waktu makan siang...


Sei Manau. Sekitar pukul 10.00 sebagian rombongan sudah duduk mencermati dokumen administrasi keuangan yang di gelar pengurus UPK kec Sungai Manau ... UPK ini mengelola dana sebanyak 4 M (ta.2007 sebanyak 1 M dan ta 2008 sebanyak 3 M )... seperti desa sebelumnya, dengan rapid audit berhasil ditemukan beberapa kejanggalan yang harus diperbaiki fasilitator ... informasi2 belum mendukung transparansi, papan informasi tidak jelas akuntabilitasnya, sehingga diminta kepada fasilitator bersama pelaku PNPM untuk diperbaiki .. Pukul sebelas kurang beberapa menit rombongan misi meluncur ke pasar Sungai Manau menemui ibu Choiriah yang menerima pinjaman ‘micro credit’ PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 1 juta, dan telah dimanfaatkan untuk tambahan modal berjualan minyak tanah ... luar biasa setiap bulan ibu Choiriah sanggup mencicil 118 ribu (100 ribu cicilan modal, 15 ribu jasa pinjaman dan 3 ribu iuran kelompok yasin yg mengelola s/p ini) .. Di pasar ini juga telah ditemui ibu Misrahwati, yang mendapat pinjaman 1 juta dan bersama suami membuka kiosk jahit di pasar Sei Manau .. ibu ini dibantu 4 tukang jahit dan lancar mengangsur 118 ribu setiap bulan (..berkelebatan pertanyaan dibenak saya , apakah ibu ini layak jadi beneficiaries..?) .. Kedua ibu ini ditemui di pasar Sei Manau. Hari itu, Kamis, merupakan hari pasar (kalangan), sehingga ramai luar biasa ... Ruas jalan lintas timur padat seperti pasar tumpah pas mudik lebaran di Jawa.. sayangnya sangat sedikit ditemukan produk lokal. Kiosk dan warung justru dipenuhi barang kelontong dari luar Jambi, seperti Chicki, Super Mie, sabun Lux, shampoo keluaran Unilever ... bahkan dari hingar bingar ‘kalangan’ ini ada outlet “kentucky fried chicken” yang lumayan laris diserbu pembeli.. Prihatin juga para ibu wirausaha ini cuma jadi "oulet" industri yang ada di Jawa .

Desa Seringat. Melepaskan hingar bingar pasar Sei Manau .. rombongan menuju desa Seringat untuk menilai jembatan gantung lagi .. Jembatan ini baru saja diresmikan penggunaannya oleh bupati yang sebentar lagi selesai masa baktinya ... Biaya pembangunan jembatan gantung ini sekitar 222 juta dgn bentang 60 mtr dan menjadi akses sekitar 200 jiwa untuk mendapatkan pelayanan sosial (ke sekolah dan kesehatan di pusat desa) ... Lagi2 ditemukan kejanggalan sehingga fasilitator dijinta segera melakukan audit teknis lengkap dan membahas corrective action bersama masyarakat dhi TPK (tim pengelola kegiatan) ..semacam project manager atau pimpro gitulah ..


Desa Durian Lecah. Dari desa Seringat rombongan meluncur ke desa Durian Lecah, meninjau bangunan madrasah (3 lokal, 83 juta) ... Sekali lagi karena dikelola oleh masyarakat memang masih ada saja kekurangan2 yang perlu diperbaiki, dan itu selalu akibat lemahnya pendampingan fasilitator ... Nah di desa ini, ketika menemui kelompok ibu2 tercium aroma nepotisme .. Si pak ketua TPK ternyata masih saudara sekandung dengan ketua kelompok SPP Majlis Taklim, ibu Mar'puah dan juga masih kerabat dekat ketua UPK, kemudian anggota kelompok pun ada ibu si ketua UPK... Ditelisik lebih dalam ibu dari kelompok ini sebenarnya "tidak layak" menerima kredit mikro ini ... pertama secara finansial mampu, dan kedua, rumah pun tidak menampilkan kelompok RTM alias rumah tangga miskin (yang juga jadi sasaran BLT yang bermasalah itu..) dan gilanya di leher bu Mar'puah tergantung 'bandulan' kalung emas kira2 50gr ... ya lagi2 harus menegur dan minta fasilitator melakukan re-audit dan melakukan koreksi agar yang benar2 miskin mendapat prioritas kredit mikro ini .. diminta agar pada musyawarah perguliran pada kelompok beberapa anggota "kelompok SPP Majlis Taklim" tidak diikutsertakan ...


RTM binaan! diingatkan oleh Korprov bahwa setiap fasilitator di Jambi diwajibkan memiliki RTM binaan. Minimal lima RTM termiskin dari setiap desa, yang wajib didatangi setiap kunjungan fasilitator ke desa, wajib diketahui kondisi sosial ekonominya, sering diperiksa jika ada anak dan keluarga yang menderita kekurangan gizi atau penyakit kronis .. Fasilitator yang ditermui mengakui sudah memiliki daftar nama dari setiap desa yang dilayani, namun belum melengkapi data profil setiap RTM binaan. Ini merupakan gagasan yang didorong untuk dilaksanakan setiap fasilitator, sehingga mudah mengetahui perkembangan atau pun masalah serius sekurang-kurangnya 5 RTM miskin, selalu dipantau kondisi kesehatan dan berbagai kerawanan seperti kekurangan gizi .. luarbiasa jika setiap fasilitator memiliki 3 sd 5 RTM binaan yang rutin dipantau, ang diketahui kondisi kesehatan dan pendidikannya ...

Kabupaten Kerinci. Muara Semat. Lewat pukul 1, rombongan berpisah dengan teman2 dari kabupaten Merangin ... untuk meneruskan perjalanan ke kabupaten Kerinci ... beberapa kendaraan mulai bergerak terlontar pertanyaan "tanggal berapa" kita makan siang terakhir ... diantara ledakan tawa, komandan perjalanan dari jambi minta persetujuan agar menunda makan siang sampai lewat jam 2 siang .. karena dijanjikan ada lauk yang luarbiasa dan belum tentu tersedia di lain tempat ... katanya di Muara Semat, persis di pinggir sungai kerinci ada rumah makan hidangan kerinci, yang punya menu istimewa, ikan semay !.. promosinya berhasil, menahan lapar rombongan mengganjal perut dengan pisang emas dan kacang sangrai, semua terpukau mendengarkan nikmatnya ikan tersebut yang katanya daging lunak dan tebal, sisik pun lembut dikunyah ... lebih nikmat dari gabus atau jambal .. ikan patin sekali pun ..

Alhasil lewat 20 menit dari pukul dua ...kendaraan berhenti di r.m. Romy ... disambut tawa lebar pak hajji, owner rm Romy, yang berjanggut panjang dan lebat ... gencar memuji kelezatan ikan semay dan sambal terong bakar ... juga ada gulai ikan semay dan balado ikan semay yang digoreng lebih dahulu ... amboiiii memang nikmat dan lembutnya daging ikan ini .....kira2 sehalus kulitnya 'asmarandah' gitu ... meski terselip tulang2 yang agak kasar, tetapi tidak sukar mengunyah daging semay ini ... nasi cukup sepiring, tapi 4 potong gulai semay yg besarnya sebesar roti coklat breadtalk lahap meluncur di tenggorokan ... plus dua potong balado semay pun ikut2an dikunyah ... gumpalan nasi bersama sambal terong goreng dalam tempo 30 menit memenuhi lambung dan tembolok ... dengan iringan gemericik sungai, mata seliwer2 .. makan siang yang nyaris sore ini ditutup dengan secangkir kopi asli Kerinci yang dicampur skm (bukan susu kental 'mak, friends !) ... maknyuss ya !


Kabupaten Kerinci. Kota Sungai Penuh. lewat pukul tiga dengan malas rombongan bergerak lagi menuju kab Kerinci ... malam ini kami ditunggu di hotel Yani, kota Sungai Penuh ... seru juga, hotel ini persis dipinggir sungai yang kurang jelas namanya ... setelah bersih2 badan, selonjoran di tempat tidur dihibur oleh gemericik air sungai ... luar biasa mewahnya muhibah ini !

Malam ini no dinner ... sekitar pukul sembilan rombongan menerima beberapa fasilitator kab kerinci yang ingin konsultasi ... ada yang mengadukan keterlambatan transfer gaji atau yang ternyata bisa mencairkan dana operasional yang sebenarnya belum bisa dicairkan dari kppn ... ngobrol asyik sampai pkl 11.30 sampai giliran bang Irzan, masseur lokal yang diminta bantuannya mengusir kelelahan duduk di mobil dan berjalan keliling desa dibawah terik matahari yang cukup mebakar kulit .. asyik juga broer, beda sama massage yang sering dinikmati layanannya di Jakarta ...


Pagi subuh, pas kumandang adzan dari mesjid dekat hotel .. memanggil dan mengajak kita "menuju kemenangan" .. ya sekitar 10 menit takdzim di sajadah ... ganti celana santai menyelinap ke samping hotel pesan teh manis ... nah ini unik juga .. ada aroma kayu manis ! nikmat juga dengan kabut tipis yang membasahi down town-nya sungai penuh ... ya sesejuk Dago tahun 75-an ! banyak juga jajan pasar masyarakat kincai (orang asli kerinci, menyebut negrinya dengan sebutan itu: kincii atau kincai..) ... ya standar kue2 tradisional selalu pasti ada pisang dibaluti tepung beras dibungkus daun pisang muda .. yang satu ini dicampur dengan pula unti kelapa muda .. ya beda juga rasanya.. lantas ada pula dodol kentang yang lumayan legit .. Menjelang waktu mandi pagi diisi dengan obrolan politik jalanan, apalagi sepanjang perjalanan banyak spanduk dan baliho pilbup .. semua semboyan yang indah2, wajah2 yang alim dan islami berikrar memberikan pelayanan pendidikan gratis .. gila semua ya ! ..

Kecamatan Gunung Kerinci. Siulak Deras. ini hari Jumat, masa pagi yang pendek. Persis pukul 07.30 pejabat2 Kerinci yang mengurusi PNPM sudah menjemput di depan hotel .. Selang 20 menit kemudian rombongan sudah berhimpitan di ruang rapat kecamatan Gunung Kerinci di Siulak Deras. Pak Camat menyambut ramah dan jujur mengakui banyak kekurangan masyarakatnya ... tapi salah satu stafnya yang ditabalkan sebagai pjok (penanggung jawab operasional kegiatan ..yang main task-nya cuma tandatangan atau verifikasi invoice yg ditagihkan ke kppn setempat) .. bicara lebih lantang dari camat-nya Menyambut kami dengan kata2 yang normatif dan segenap puji2an kepada pemerintah pusat ... jijik euy! .. Kecamatan Gunung kerinci menerima alokasi 1.25 M (ta 2007) dan 2.25 M (ta 2008) ..kata sang pjok bantuan ini luar biasa berarti bagi warga Gunung Kerinci .... sebelum mual karena adrenalin menyusup ke rongga perut .. diajak saja langsung ke tapak pekerjaan dan semua sepakat segera ke desa melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan masyarakat ...

Desa Siulak Deras Air Mudik. dua setengah jam sebelum shalat jumat ... di desa Siulak Deras Air Mudik sempat dikunjungi bangunan posyandu (pos pelayanan terpadu: ada periksa ibu hamil, timbang balita dan kartu menuju sehat balita, pendidikan anak usia dini ..) ... kemudian diteruskan melihat air bersih perpipaan.. masih ada aja yang janggal, gampang dilacak aroma yang aneh2... selalu jadi entry point kecurigaan jika misalnya pak kades “terlalu tangkas” menjawab pertanyaan yang diajukan ke warganya .. nah posyandu ini mungkin penting, tapi sesungguhnya belum mendesak ... kegiatan (sistem) pelayanan posyandu masih bisa menumpang di rumah penduduk atau balai desa ... temuan di lapangan juga ada yang aneh, misalnya bangunan posyandu “menempel” dalam satu persil dengan kantor desa, atau posyandu disebelah kandang ayam ... bukan cuma bau, tapi bakteri yang gentayangan bisa mengancam balita .. apalagi kalau ayamnya bawa virus h5n1 itu .. air perpipaan pun punya masalah, baru diserah-terimakan sebulan kok sudah ada pipa yang bocor ... karena ingin tahu dilacak sampai intake (sumber air baku) .. eeh pipa galvanis diganti dengan pvc .. patut dicurigai intervensi pak kades yg mungkin juga berbuat curang sekedar mencari keuntungan dari keluguan masyarakat ... ya nambah tugasnya fasilitator untuk menangani dugaan penyelewengan ini .. karena masih cukup waktu, rombongan ke desa Batu Gantih melihat (lagi2 ...) jembatan gantung, bentang 25 mtr, biaya 109 juta (104 juta alokasi PNPM, 5 juta swadaya) .. seperti yang lain, ada sejumlah koreksi yang harus dilakukan oleh masyarakat .. fasilitator diminta untuk melakukan audit teknis dan membahas hasilnya di musyawarah desa ... termasuk juga membuat pengaturan agar penggunaan jembatan dibatasi, misalnya orang melintas max sekali jalan 15 orang, dan motor bawa barang max 100 kg ...ini bisa dengan peraturan desa !

Desa Siulak Tenang. Sesuai agenda, rombongan akan shalat Jumat di desa Siulak Tenang sekalian memeriksa hasil pembangunan air bersih perpipaan ... Alhamdulillah kerja TPK dan kades benar2 bagus, nyaris tidak ditemukan yang negatif ... air lancar dan perawatan sangat baik dilakukan oleh tim pemelihara prasarana/sarana (tpps) ... sayangnya belum ditetapkan iuran pemeliharaan .. seluruh anggota rombongan shalat di mesjid Nurul Iman, desa Siulak Tenang.. semoga Allahu Rabbi memaafkan semua keketusan kepada teman2 fasilitator, kepada pengelola di desa dan sinisme kepada mereka yang diduga berbuat curang kepada warganya sendiri ... semoga semua kerja keras mereka selalu dirahmati Allah ...

Desa Siulak Tenang dan Dendeng Batokok. Matahari di Siulak Tenang menyengat kepala ... meski sepoi2 angin sejuk gunung Kerinci menerpa kulit dan wajah ... pak Camat dan teman2 dari kabupaten mengajak kami ke warung di ujung desa Siulak Tenang yang bermuara di lintas timur sumatera .. warung dendeng batokok ... nah inilah yang paling mengundang minat ... Sejak pagi sudah menjadi topik pembicaraan dan pujian2 nikmatnya baluran bumbu dendeng batokok panggang... persis pukul 13.30 tiga meja panjang dipenuhi rombongan dan semua menunggu tak sabar dendeng batokok panas yang dihidangkan bersama panggangan besinya ... semerbak bumbu yang melumuri dendeng menusuk hidung mengundang selera ... dengan ditemani lalap daun singkong dan sambal pedas menyengat ..ada rasa jahe dan kunyit.. (biasanya saya agak phobia sama daging, sekerat daging, apa saja, kalau lolos ke usus 12 jari, lima-sepuluh menit kemudian urat2 leher pasti tegang ..benar urat yg dileher ! ) ... eeh dendeng batokok yang ukuran sekitar 4 x 7 cm dengan aman lancar dan tertib lewat tenggorokan sampai 8 potong .. ditaksir sepotong dendeng kira2 15-20 gr .. artinya siang itu sekitar 120-160 gr daging memenuhi lambung ...

Desa Talang Lindung, Kecamatan Keliling Danau. Masih di Kabupaten Kerinci. waaah nikmat luar biasa .. karena tidak terlalu suka mengunyah daging, termasuk steak yang macam2 itu (karena kuatir urat leher kejang ! ), tetapi hari ini luar biasa sampai ke ubun-ubun nikmatnya .. pokoknya, saat meninggalkan warung menuju kecamatan Keliling Danau (..wilayah kecamatan ini mengeliling danau kerinci yang amat luas itu ) .. di desa Talang Lindung lidah ini masih berkecap-kecap memilin nikmatnya dendeng batokok ... di desa ini nyaris tidak konsentrasi lagi saat melihat jalan usaha tani (763 mtr, biaya 146 juta) .. anggota rombongan masih banyak melontarkan kritik dan minta tindakan korektif ... begitu juga di desa Lumpur Danau (3 ruas jalan usaha tani sepanjang 1700 mtr, biaya 247 juta)...merasa sebal karena menemukan kejanggalan persisnya 'kemahalan dan kemewahan' jalan selebar dua meter ini yang hanya dilapis sirtu ....sehingga mengacaukan nikmatnya bumbu dendeng batotok ... ya akhirnya kepada pak kades dan ketua tpk diminta untuk segera mengadakan audit lengkap ..dan hasil audit harus dibahas di musyawarah desa ... ancamannya alokasi desa Lumpur Danau ta 2008 tidak boleh dicairkan bahkan tidak boleh berpartisipasi memperebutkan alokasi ..(boleh jadi gara2 mengganggu kenikmatan dendeng batokok ..!).

Gunung Kerinci. Kayumanis. One Village One Product. Ooh iya ... di kecamatan Gunung Kerinci, tepatnya di desa Siulak Deras nyaris setiap pintu rumah punya kiosk yang menjajakan sirop kayu manis ... rupanya ini komoditas unggulan kecamatan Gunung Kerinci, banyak pohon kayumanis yang menjadi andalan mata pencaharian penduduk kecamatan gunung kerinci ... selain itu di desa Lubuk Nagodang yang terletak di tepi jalan lintas timur Sumatera dipastikan setiap rumah punya kiosk yang jualan dodol kentang ... kentangnya berasal dari kecamatan Kayu Aro yang terletak dpl 1400 m ... sejuk seperti Lembang, Bandung !
Muara Semat dan ikan Semay. perjalanan berikutnya tidak terlalu penting lagi ... sekitar pukul 4 rombongan langsung pamit meninggalkan kabupaten Kerinci ... mengejar untuk istirahat malam di Bangko atau Sarolangun .. sambil spekulasi mampir di Muara Semat mengulang nikmatinya ikan semay ... tapi sengaja tidak diceritakan meski masih ada kunjungan di Sarolangun melihat pembukaan jalan di desa Karang Mendapo, kecamatan Pauh (8000 mtr, 657 juta) ... yang dinilai nihil manfaat ekonomisnya ... semua tidak penting lagi lagi karena kelezatan dendeng batokok tidak boleh diganggu gugat ...

Masih ada dua kali “kegiatan kuliner” perjalanan kembali ke kota Jambi.... ya sekedar memenuhi rasa lapar ..kurang layak diceritakan karena tak mampu menandingi lezatnya dendeng batokok dari gunung kerinci ... cobalah telusuri jejak perjalanan kuliner jika sempat berkunjung ke Jambi dan khususnya ke Kerinci .. jangan lupa dendeng batokok gunung kerinci !

@ibnutaufan. jambi, hotel ratu, 25 mei 2008

Monday, April 21, 2008

Ke jazirah Moloku Kie Raha ..

Ternate .....


Rabu, Januari 23, 2008.  Dinihari menjelang subuh, dengan rasa kantuk yang masih mem-beratkan mata dan pikiran, persiapan untuk menuju bandara sudah dimulai sejak pukul 03.30 wib... masih perlu 45 sd 60 menit perjalanan ke bandara. Syukurlah, isteri saya tercinta; Cherry, ternyata meski selalu was-was yang sering meliputinya, berhasil juga meninggalkan ketiga puteri yang begitu setia melayani Ayahnya. Bahkan pada dinihari yang sesungguhnya lebih nikmat berada dibalik selimut ini, dengan ikhlas mereka mengantarkan saya ke bandara. Mereka menolak keinginan saya untuk menggunakan taksi. Pukul 04.50 wib, bertolak dari rumah, dan persis pukul 05.30 saya sudah berada dalam antrian check-in fligt 602. Prosesi administrasi penerbangan sekitar 15 menit, sehingga saya punya waktu lumayan banyak menunggu saat boarding yang dijanjikan pada pukul 06.35.. Alhamdulillah, janji dipenuhi, meski terlambat lima menit, pukul 06.45 sudah berada di seat no 24E pesawat Boeing 737-300.. dan benar memuaskan karena persis pukul 07.00 pesawat sudah take off. 

Semua kursi terisi, sehingga tidak leluasa untuk menggerakkan kaki yang mulai kaku “melawan” gravitasi. Apalagi dipenuhi cabin luggage penumpang sehingga back packer saya yang berisi laptop dan kamera nikon terpaksa harus menempati ruang bawah kursi depan sehingga menghalangi gerak bebas kaki. Posisi di 24E pun sudah diokupasi seorang ibu, sehingga saya terpaksa bertengger di 24D. Penasaran ingin mengabadikan gumpalan awan ketika lepas landas, atau saat landing di Makassar atau Manado pun urung dilakukan. Alhasil, sesak yang ditingkahi rasa pegal dan mata yang mengantuk, sayup purser dan pilot menyapa penumpang, disertai informasi bahwa pesawat akan terbang pada ketinggian 31.000 feet. Pramugari melanjutkan ritual panduannya kepada penumpang, mengenai keselamatan penerbangan, permintaan untuk do not activate your cellular phone, petunjuk baju pelampung, emergency doors dan sebagainya. Hanya bertahan lima menit, rupanya saya sudah terkapar diserang kantuk yang sangat hebat. Sempat terjaga ketika dibangunkan pramugari yang menawarkan omelete untuk breakfast on the air. Lumayan nikmat. Sarapan tandas dalam 15 menit, dan lagi-lagi rasa kantuk tidak kompromi mengajak saya lelap selama mengudara menuju Makassar.


Pukul 09.40 wib atau 10.40 wita, sayup-sayup terdengar announcement bahwa beberapa saat lagi flight 602 ini akan mendarat di bandara Sultan Hassanudin, Makassar. Penumpang harus menegakkan sandaran kursi dan melipat meja didepan tempat duduknya, fasten seat belt ... dan tepat pukul 10.40 pesawat mendarat di bandara terbesar di Indonesia Timur ini .. Pramugari mengumumkan karena alasan waktu, penumpang transit diminta tetap on board , pesawat menurunkan penumpang tujuan Makassar dan mengisi bahan bakar selama 20 menit. Alamak, kali ini tidak sempat meluruskan otot kaki yang kaku dan kelenjar-kelenjar yang mengental sejak dinihari.

Syukurlah ketika jarum jam menunjuk 11.00 suara bariton purser mengucapkan selamat datang kepada penumpang yang naik dari Makassar menuju Manado. Katanya lagi, pesawat akan terbang pada ketinggian 30.000 feet dan penerbangan ke Manado akan ditempuh dalam 1 jam 40 menit, dan estimated arrival time 12.40 waktu Manado atau WITA (waktu Indonesia Tengah). Wah luar biasa pikir saya, janji ini sama dengan yang tertera pada e-ticket yang ditangan saya ini. Pramugari melanjutkan informasi bahwa pesawat ini bebas rokok, diikuti dengan ritual petunjuk kepada penumpang tentang keselamatan penerbangan, permintaan untuk do not activate your cellular phone, petunjuk baju pelampung, emergency doors dan sebagainya..

Belum lunas rasa kantuk, dua pramugari sambil mendorong trolley menawarkan lunch dengan pilhan ikan atau ayam. Dengan sedikit perasaan enggan, dalam tempo 15 menit makan siang yang hambar bersama apple juice sudah selesai ditunaikan.. siap2 untuk melanjutkan “perlawanan” terhadap rasa kantuk yang masih menggelantung dikedua mata. Luarbiasa seperti janjinya, ketika pramugari mengumumkan beberapa saat lagi pesawat akan sampai pada tujuan perjalanan dan tepat pukul 12.45 flight 602 mendarat di Bumi Kawanua, Manado.

Prosesi bongkar bagasi sekitar 15 menit, sehingga sekitar pukul 13.00 saya sudah memasuki counter keberangkatan bandara Manado untuk check in penerbangan ke Ternate dengan Lion Air, flight IW 1174 yang dijadwalkan 11.40 wit. Aha.., didepan counter Lion Air/Wings Air tampak wajah yang tidak asing, Rusihan sepupu saya bersama rombongannya. Rupanya Rusihan pun akan ke Ternate untuk survai lokasi pertambangan di Wayambe, Kabupaten Halmahera Timur. Rusihan bersama rombongan seharusnya dengan flight IW 1172 sudah take off pukul 11.00, tetapi pesawat baru lepas landas pukul 12.00. Dan perkiraannya IW 1174 baru akan berangkat esok siang, Kamis 24 Pebruari.

Separuh penasaran, dilanjutkan saja antrian check in counter untuk flight IW 1174 yang dijadwalkan 14.30 WITA ... ground steward yang berparas dan logat Kawanua yang kental menawarkan untuk ikut dalam flight IW 1172.. so pasti dengan sukacita saya langsung setuju dan saya pun terdaftar dalam manifest IW 1172 yang akan berangkat 14.00 WITA. Alhamdulillah perjalanan ke the birth place yang terkahir tahun 2003, lancar tanpa kendali. Dengan rasa puas yang menggelegak saya pun menuju departure lounge, setelah melewati airport tax booth dan membayar airport tax sebesar Rp.8.000.-

Pukul 13.45 WITA loudspeaker bandara yang sember memanggil penumpang IW 1172 untuk memasuki anjungan berangkat. Luarbiasa juga, persis pukul 14.00 WITA pesawat DASH seri 800 yang nyaris kondisinya seperti bus PPD yang malu-malu bersaing dengan busway di kepadatan lalulintas Jakarta. Untunglah kondisi pesawat yang ringkih begitu tidak sempat jadi pikiran karena air steward yang cantik dalam balutan baju dan celana panjang merah menyala lebih menarik jadi perhatian. Selepas menyampaikan ritual tertib selama penerbangan, keduanya membagikan air mineral gelas .. benar2 air mineral dalam gelas 200 cc yang dalam 5-6 sedotan sudah ludes. Air steward dengan lesung pipi menyampaikan maklumat bahwa penerbangann akan ditempuh dalam 40 mmenit, pada ketinggian 14.500 kaki, dan diperkirakan akan tiba di bandara Sultan Baabullah, Ternate pada pukul 15.45 WIT.

Seperti pada penerbangan dari Jakarta, kursi saya berada pada posisi gang atau aisle, jadi tidak dapat menikmati keindahan gugusan pulau-pulau di tenggara Halmahera, dan hanya samar2 dari celah ketiak penumpang sebelah saya untuk melihat puncak gunung Gamalama yang garang, dan gunung Maitara yang bersebelahan dengan pulau Tidore... indah sekali..! Semua rasa lelah seperti terenggut dari tubuh menyaksikan panorama laut, gugus kecil pulau disekitar Ternate dan Tidore. Memasuki zona landing terhampar kawasan terbangun kota Ternate. Padat dan satu-dua bangunan baru diantara mozaik rumah-rumah beratap seng.

Selang lima menit, semua penumpang menuruni tangga menunggu bus yang akan membawa ke terminal penumpang. Pada landas parkir bandara sebuah pesawat jet ukuran kecil yang lambungnya bertengger tulisan “Unites States of America” dengan benderanya yang tampak congkak. Di bagian barat sebuah pesawat Fokker 100 Merpati Airlines juga baru saja diitinggalkan penumpang terakhir..

Di bandar udara yang nyaris tidak berubah dalam sembilan tahun terakhir ini, sahabat saya, Hankam Rajilun, yang dipercaya menjadi “komandan” lebih dari 50 fasilitator di kecamatan dan kabupaten, sudah menunggu dengan senyum menawan diatas kumisnya yang lebat. Khas wajah orang2 dari timur Indonesia. Menunggu bagasi sekitar 15 menit, dan bertukar sapa dengan rombongan sepupu saya Rusihan, sekitar pukul 16.15 WIT kami meninggalkan halaman bandara.

Akh... kota kecil yang luasnya sekitar 42 km2, dikurangi dengan sebagian lahannya yang ‘menyangga’ Gunung Gamalama, dipenuhi dengan bangunan dan rumah tinggal dengan kerapatan yang cukup tinggi. Arus lalu lintas pun cukup padat, kecepatan minibus Suzuki van APV yang kami tumpangi, hanya mampu melesat rata-rata 30 km/jam. Langsung menuju Hotel Ayu Lestari yang menjadi tempat pelatihan pratugas fasilitator. Sekitar pukul 16.40 saya sudah berada di ruang kelas yang pengap dan panas. Ada 16 orang fasilitator yang sedang menyimak penjelasan pelatih... seperti lazimnya, karena saya datang dari “pusat” selalu mendapt kehormatan untuk diperkenalkan, dan tentu sekaligus diminta untuk menyampaikan “sepatah-dua” kata atau pesan-pesan. Agak sulit menghindar dari basa-basi pelatihan ini, saya pun memperkenalkan diri seraya “menyambut selamat bergabung” dan mengharapkan mereka sebagai “ujung tombak program” dapat memberikan yang terbaik.. mengingatkan credo fasilitator: ‘datangi masyarakat, tinggallah bersama mereka, dengarkan suara mereka, belajar bersama mereka..dan bantulah masyarakat’. Dengan menekankan kembali pentingnya peran fasilitator saya meminta mereka untuk bekerja dengan hati dan akal sehat. Agar mereka ikhlas membantu mewujudkan mimpi saudara2 kita yang masih miskin itu. Dan, salam selamat datang itu saya akhiri.

Setelah berbincang dengan beberapa pelatih yang umumnya adalah fasilitator di tingkat kabupaten. Mendengarkan kesulitan mempersiapkan pelatihan dalam tempo yang cukup singkat, terbersit semangat yang ikhlas mereka untuk menghasilkan yang terbaik.

Memasuki maghrib, saya bersama “panglima para fasilitator Maluku Utara” menuju Hotel Amara. Hotel paling baru yang baru saja “soft launching” dengan harga promo. Subhannallahu, hotel itu bukan cuma baru, tetapi juga megah dan mewah. Bangunan modern dengan arsitektur “gaya minimalis” yang sangat menonjol di kawasan Kalumpang. Bangunan megah dengan latar belakang Gunung Gamalama dan pandangan ke laut lepas. Sungguh menawan dan membuat saya takjub, tidak terbayangkan lima atau sepuluh tahun yang lalu ketika PPK mulai beroperasi di Maluku Utara yang saat itu statusnya masih kabupaten. 


Luar biasa ! Sambil menye-lesaikan check in, saya mendapat penjelasan dari front office staff, bahwa hotel Amara punya 280 rooms. Sayang sekali belum bisa diperoleh leaflet atau brosur yang bisa menjelaskan dengan rinci berapa kamar dengan tipe suite atau deluxe. Urusan check in selesai, bell boy yang masih kikuk mengantarkan saya ke kamar 2317. Rupanya saya dipilihkan kamar yang sea view. Asyik sekali saat menggeser tirai jendela langsung menghadap ke arah Gunung Maitara dan Kepulauan Tidore di kejauhan. Meski temaram maghrib sedang bergerak menjelang malam, masih terlihat panorama yang amat indah. Kamar yang masih baru, dengan perlengkapan yang masih kuat aroma “brand new”, dengan AC central yang sejuk nyaman... merasakan kemewahan ini nyaris membuat saya lupa sedang berada di provinsi yang baru berusia enam tahun, yang hampir separuh penduduknya masih tergolong RTM...

Malam pertama, Rabu 23 Januari 2008, di Ternate saya nikmati dengan membaca "Business Week" dan “Sang Pemimpi”. Yang terakhir ini, tetralogi lantunan kisah kehidupan orang Melayu di Belitong. Kepenatan yang melampui batas dan kurangnya jatah waktu tidur tidak mampu membuat tidur menjadi nyenyak. Sekali pun berada di atas kasur latex yang empuk dari hotel four stars. Lewat pukul 01.00 WIB atau pukul 03.00 WIT masih belum bisa memejamkan mata memasuki alam tidur.

Kamis, Januari 24, 2008. Memulai pagi dengan tidak terlalu bugar karena tidur yang kurang sempurna. Menjelang pukul 06.00 WIT, aktifitas pertama dimulai dengan memandang lansekap kota Ternate. Dikejauhan puncak ketiga gunung gagah menantang.

Air dari shower yang mengguyur badan pagi ini, membuat lebih segar dan bugar. Sesaat kemudian Element Resto di lantai satu untuk “ba’alas” alias sarapan pagi menurut bahasa sehari-hari di Ternate. Breakfast yang standar dan taste pun standar, tapi lumayan juga omelete yang dipesan di chef corner.

Ketika menunggu jemputan, masuk SMS dari staf khusus Pjs. Gubernur Maluku Utara, Mas Sigit Pujianto, yang minta bertemu di kantor Gubernur. Sekitar pukul 09.00 dari hotel meluncur ke kantor Gubernur di Jl. Pahlawan Revolusi. Sekitar dua puluh menit kami sudah memasuki halaman kantor gubernur. Disana sudah berjaga-jaga satuan polisi yang dilengkapi tameng anti huru-hara. Rupanya ada unjuk rasa menolak keputusan MA terhadap pembatalan keputusan KPUD hasil PILGUB yang telah menetapkan salah satu calon terpilih. Beberapa saat kemudian terdengar suara gaduh dari loudspeaker yang berada di atas truck fuso. Truck berhenti persis di pintu gerbang kantor gubernur. Saya dan Hankam sudah berada di halaman kantor gubernur. Sekitar 10-an orang berada diatas truck dan belasan lainnya berkerumun di depan gerbang. Karena pengaruh megaphone yang dibawa salah satu pengunjuk rasa, mulailah kerumunan massa yang melintas kantor gubernur. Seperti biasa dengan nada cepat pembicara dari pengunjuk rasa menyampaikan kecaman kepada penjabat gubernur, menolak keputusan MA, mengumbar patriotisme demokrasinya dan sumpah serapah lainnya ...

Kami, saya dan Hankam bersama mas Sigit sepakat untuk menunda pertemuan karen gaduhnya suara pengunjuk rasa .. dan diminta untuk bertemu di rumah dinas gubernur di sekitar Kalumpang. Menjelang pukul 12.00, ketika matahari tegak dan memancarkan panas yang menyengat kami bergegas menuju kantor korprov di Sulamadaha.

(to be contoinued)

Monday, November 05, 2007

memberi dukungan kepada pendamping di

Maluku Utara
23 Pebruari sd 3 Maret 2005



Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mendampingi Misi Supervisi Bank Dunia. Tim Bank Dunia terdiri dari Enurlaela Hasanah (pimpinan tim), Joanne Sharpe, Evi Hermirasari, dan Nina Basira. Misi ini didampingi oleh unsur TK PPK Nasional/Set Nasional TK-PPK (Firman Siagian, Tunjung Harsono, Gajah Mada) dan KM-Nasional (Hendry Syafarudin dan Ibnu Taufan,) serta RMU (Andi Indra, Voula Sakul dan Sunu Wijayanti). Lokasi yang dikunjungi yaitu: Kabupaten Halmahera Barat (Kecamatan Jailolo, Kecamatan Sahu dan Kecamatan Ibu), Kabupaten Halmahaera Utara (Kecamatan Kao), Kabupaten Halmahera Tengah (Kecamatan Oba Utara) dan Kota Tidore Kepulauan (Kecamatan Weda). Diadakan pertemuan dengan TK-PPK Provinsi Maluku Utara dan TK-PPK Kabupaten/Kota (Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan) dan Camat/PjOK (Kec.Sahu, Kec.Ibu, Kec.Kao, Kec.Oba, Kec.Weda), serta ditemui juga Kepala Desa, Pengurus UPK, PL, FD, Pengurus TPK dan wargadesa. Dalam kunjungan ini diadakan pertemuan dengan KM. Daftar lokasi yang dikunjungi terlampir.

Temuan yang harus ditindak-lanjuti. Berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara dengan pelaku PPK dan wargadesa maupun pihak terkait, diperoleh temuan dan masukan yang patut ditindaklanjuti:

Perkembangan dan Kemajuan PPK-2: Siklus-4 dan Siklus-5. --- Kegiatan siklus-4 di Provinsi Maluku Utara sudah menyelesaikan MDST, kecuali: Kec. Sanana (kendala geografis dan tersebarnya desa-desa di beberapa pulau) dan Kec. Sahu (menunggu luncuran APBD). Kegiatan siklus-5 seluruh lokasi sudah melaksanakan pencairan dana tahap pertama, beberapa kecamatan sudah mencairkan dana tahap kedua, kecuali : Kec. Maba (Halmahera Timur) dan Kec. Oba (Kota Tidore Kepulauan), serta Kec. Sahu (Kab. Halmahera Barat) yang memang belum mengalokasikan dana untuk siklus-5. Saran dan Tindaklanjut: sambil menunggu peluncuran DIPP/DIPA agar pekerjaan dapat dituntaskan, konsultan segera memastikan kesiapan di dua lokasi yang belum mencairkan (Kec. Maba dan Kec. Oba), dan tetap mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan secara swadaya, termasuk pembentukan tim pengelolaan/pemeliharaan maupun langkah kongkrit untuk pengembalian tunggakan/pinjaman.

Sistem Informasi dan Pelaporan. --- Keadaan paling kriktikal dari sistem informasi dan pelaporan adalah di kabupaten. Peran KM belum maksimal, proses validasi dan umpan balik praktis tidak berjalan dengan memuaskan. Disiplin penyampaian laporan belum ditegakan, begitu pula dengan sanksi bagi konsultan yang tidak menyerahkan laporan belum dilaksnakan karena hambatan teknis adminsitratif, dan juga karena lemahnya kesadaran terhadap pentingnya laporan tepat waktu dan akurat. Saran dan Tindaklanjut: perlu perbaikan radikal, harus ada tindakan koreksi melalui pelatihan setempat (on the job training & in service training), seperti melakukan pemeriksaan silang setiap laporan dari kecamatan dan segera melakulan perbaikan data/informasi pada pertemuan bulanan.

Penanganan Masalah. --- Provinsi Maluku Utara memiliki banyak masalah yang akut dan belum ditangani secara memuaskan. Perhatian dan kepedulian TK-PPK amat menggembirakan, justru pada tingkat konsultan perlu mendapat perhatian seksama, karena kemajuan di tingkat masyarakat perlu terus didorong. Tindaklanjut penanganan masalah serius yang sudah diupayakan pada jalur hukum, terutama kepolisian, belum memperlihatkan hasil yang memadai, dan seringkali mengakibatkan biaya tambahan (UPK harus menyediakan biaya untuk investigasi). Ada kecenderungan untuk selalu menyelesaikan “tunggakan pengembalian” kepada kepolisian, nyaris tidak terjadi alternatif lain penyelesaian ditingkat masyarakat (alternative dispute resolution). Saran dan Tindaklanjut: RMU, KM dan TK-PPK perlu mempertajam rencana tindaklanjut penanganan masalah, tetapi penting juga untuk melakukan pendekatan kepada aparat hukum dan juga mensosialisasikan PPK agar mendapat perhatian dalam tindaklanjutnya. Melibatkan secara aktif aparat dan pemerintah lokal dalam penyelesaian masalah, termasuk pengembalian pinjamn/tunggakan.

Dukungan Pemerintah Propinsi/Kabupaten. --- Dukungan pada tingkat provinsi sudah sangat menunjang pelaksanaan di lapangan, tetapi dukungan nyata dari pemerintah kabupaten memang masih memprihatinkan. Pemekaran kabupaten telah mempengaruhi penerimaan daerah sehingga mempengaruhi kapasitas pembiayaan pembangunan di beberapa kabupaten. Selain ketidakjelasan alokasi dana lanjutan untuk BLM (matching grant) seperti di Kec.Sahu, alokasi dana (AP) untuk kegiatan TK-PPK dan juga kecamatan tidak dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk alokasi BLM Kec.Sahu sebesar Rp.750 Juta, sebesar Rp.50 Juta dipergunakan untuk dana AP. Kota Tidore Kepulauan belum memastikan alokasi lanujtan dana MG untuk Kec. Oba Utara dan Kec. Oba Selatan yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kab. Halmahera Tengah. Saran: TK-PPK Nasional perlu mengingatkan lagi agar Bupati/Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian dan meningkatkan dukungan kepada aparat/pelaku PPK di lapangan sesuai komitmen yang sudah disepakati.

Pelatihan yang sudah dilaksanakan dan kebutuhan dimasa depan. --- Pelatihan di tingkat masyarakat memang belum dilaksanakan secara khusus, tetapi langsung dilaksanakan pada setiap proses tahapan PPK terutama bagi pelaku PPK, seperti: FD, TPK, TPU, Tim Verifikasi, Pengurus UPK. Para pelaku PPK tersebut pada umumnya adalah tokoh masyarakat atau yang disepakati melalui forum-forum PPK, yang juga menjadi pengurus/tokoh berbagai kelembagaan di tingkat desa (BPD) dan Pemerintahan Desa. Pelatihan secara khusus bagi Kepala Desa, BPD, ataupun Kelompok Masyarakat memang menjadi kebutuhan, khususnya untuk lebih memperjelas fungsi dan tugas pokok masing-masing, serta peran yang diperlukan dalam setiap tahapan PPK. Saran: Perlu segera disebarluaskan oleh KM-Nasional program/materi pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan peran kelembagaan di tingkat desa (BPD, Kepala Desa, Tim Pengelola/Pemeliharaan, Kelompok Masyarakat, dsbnuya). Pelatihan atau orientasi tugas setiap tahapan PPK dapat diperluas kelompok sasarannya dengan melibatkan pengurus/anggota lembaga2 tersebut, seperti pada tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan, dstnya.

Persiapan PPK-3. --- Meskipun lokakarya yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi dengan agenda sosialisasi kebijakan PPK fase 3, ternyata masih terjadi kekeliruan menafsirkan kebijakan dan ketentuan teknis PPK fase 3, khususnya berkaitan dengan lokasi PPK-3 dan penyertaan dana APBD (cost sharing). Kota Ternate yang lokasinya baru 2 (dua) kali memperoleh alokasi dana PPK sudah mengalokasi cost sharing sebesar Rp. 200 Juta. Kota Tidore Kepulauan sudah “menganggarkan” dana untuk cost sharing PPK-3 (Rp.1.6 Milyar!), tetapi belum memastikan keberlanjutan dana Matching Grant di Kec.Oba Utara dan Kec.Oba Selatan.

Kecamatan Ibu (Kab. Halmahera Barat), yang merupakan calon lokasi PPK fase 3, mempunyai masalah dalam pengelolaan dana bergulir, maupun khususnya penyimpangan dana pengembalian oleh mantan pengurus UPK. Saran: (i) TK-PPK Nasional perlu memantau secara khusus kesiapan pelaksanaan PPK fase-3 di Provinsi Maluku Utara, khususnya agar pemerintah menuntaskan alokasi dana MG. (ii) RMU dan KM segera mempersiapkan rencana tindakan korektif untuk melakukan perbaikan manajemen dan administrasi UPK, khususnya lokasi phase-out seperti Kecamatan Ibu.

Kegiatan dan Keberlanjutan. --- Mutu prasarana/sarana yang dibangun cukup memuaskan, memenuhi strandar konstruksi yang dipersyaratkan. Meski ditemukan juga sarana seperti MCK yang disainnya kurang mendukung fungsinya, saluran air limbah dibuang langsung ke tanah pekarangan atau mengalir dan tergenang pada lantai kamar mandi sehingga mudah merusakan daun pintu (Desa Jati, Kec. Kao; Desa Sagea, Kec. Weda). Pemeliharaan dilakukan oleh warga sekitar lokasi/tapak prasarana/sarana, belum diorganisasikan dengan memadai. Unit Pengelola/Pemeliharaan Sarana (UPS) yang sudah dibentuk di beberapa lokasi, tetapi tidak memiliki rencana kerja yang jelas, biaya perbaikan dilakuikan secara secara swadaya atau dilaksanakan secara gotong royong (Desa Borona, Kec. Ibu; Desa Jati, Kec.Kao). Saran dan Tindaklanjut: KM dan FK segera melakukan inventarisasi tim pengelolaan/pemeliharaan prasarana/sarana, aktifitas dan rencana kerja tim, serta melaksanakan “pelatihan setempat” melalui pertemuan di tingkat desa dan kecamatan. Sebelum MDST agar FK memastikan adanya rencana kerja tim pengelolaan/pemeliharaan.


Konsultan Pendamping. -- Peran konsultan pendamping masih harus ditingkatkan, banyak kekeliruan implementasi kebijakan karena lemahnya sosialisasi dan pendampingan. Memang dengan kendala geografis dan rentang kendali yang terlampau luas. Kab. Maluku Utara yang mencakup 15 kecamatan dimekarkan menjadi 4 kabupaten (Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Halmahera Utara, Kab. Kepulauan Sula dan Kab. Halmahera Timur) dilayani oleh 2KM. Beberapa FK sering meninggalkan lokasi cukup lama. Dukungan dan bimbingan KM tidak efektif, serta tidak ada strategi pendampingan mengatasi kendala yang ada, padahal sarana komunikasi masih dapat diandalkan. Saran dan Tindaklanjut: Umpan balik yang sudah sering disampaikan harus diiringi dengan tindakan tegas, bagi konsultan yang tidak disiplin segera diberi sanksi sesuai ketentuan PPK dan yang tidak cocok dengan kondisi kerja PPK dianjurkan untuk mundur.

Pengelolaan UPK. --- Pengelolaan UPK sebagai masih sangat rentan, kapasitas pengurus UPK yang masoh terbatas dan disiplin admnistrasi yang lemah, serta pengawasan yang lemah menjadi ancaman peran UPK yang diharapkan. Ditemukan jumlah dana tunai (cahs on hand) di Pengurus UPK dengan rentang waktu terlalu lama, lebih dari seminggu (Kec.Ibu, Kec.Kao) menimbulkan resiko penyimpangan. Disiplin adminsitrasi keuangan tidak dipatuhi seperti: pencatatan uang masuk/keluar, penggunaan dana BLM/pengembalian oleh pelaku PPK termasuk Pengurus UPK (Kec.Kao). Rekonsiliasi rekening yang menjadi tanggung jawab FK tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Tidak ada pemeriksaan silang terhadap laporan bank. Saran dan Tindaklanjut: KM dan FK harus meningkatkan bimbingan terhadap pengurus UPK, melakukan pemeriksaan silang terhadap pembukuan, memfasilitasi pelatihan setempat (OJT & IST) oleh MCFS.

Tumpang Tindih Kegiatan. – Perusahaan pertambangan emas (Nusa Halmahera Mineral) yang konsesinya meliputi wilayah Kecamatan Kao dan Kecamatan Malifut mengalokasikan dana Rp. 3 Milyar (Kec. Kao Rp. 1.9 Milyar dan Kec. Malifut Rp. 1.1 Milyar) sebagai bagian dari program corporate social responsibility/ community development. Prinsip dan mekanisme kegiatan tersebut sangat berbeda dengan PPK, merupakan dana hibah yang disalurkan melalui kepala desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Cenderung dibagi rata kepada wargadesa. Penyaluran dana yang ketentuannya sangat longgar tersebut menjadi ancaman bagi PPK mengingat besarnya alokasi kegiatan UEP di Kecamatan Kao (sekitar Rp. 800 juta). Gejala macetnya pengembalian sudah ada. Memang sudah dibentuk “Tim 10” untuk menangani pinjaman yang macet. melalui forum MAD. Saran dan Tindaklanjut: Bersama TK-PPK Kab. Halmahera Utara segera melakukan pendekatan kepada perusahaan NHM untuk mengintegrasikan kedua kegiatan dan penyaluran dana melalui PPK. Konsultan meningkatkan sosialisasi dan pendampingan agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan, atau ancaman terhadap pelestarian PPK.


@ibnutaufan

Tuesday, August 28, 2007

dari provinsi baru ....

Kepulauan Riau

14 - 17 Maret 2005

Ibnu Taufan, KM-Nasional

Sesuai dengan Kerangka Acuan Konsultan Manajemen Nasional, salah satu sebagai personil KM-Nasional ialah memberikan dukungan manajemen dan teknis PPK kepada konsultan lapangan.

Dalam pada itu, selaku Team Leader KM-Nasional, selain mengendalikan kegiatan seluruh konsultan PPK, juga berkewajiban untuk memberikan supervise dalam pelaksanaan tugas konsultan di lapangan.

Sejalan dengan perubahan struktur KM-Nasional, dan desentraliasi fungsi KM-Nasional sehingga ditempatkannya konsultan setiap propinsi yakni Kantor Manajemen Provinsi yang ditugaskan sekurang-kurangnya seorang Koordinator Provinsi (KORPROV), dan sesuai dengan jumlah lokasi ditugaskan secara selektif personil yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi (Monitoring & Evaluation, MONEV), dan dalam pengelolaan data/informasi (MIS).

Perubahan tersebut memerlukan dukungan untuk memperkuat fungsi dan peran KM-Provinsi, apalagi untuk provinsi yang relatif baru terbentuk, seperti Provinsi Kepulauan Riau.

Perjalanan dinas ini dimaksudkan untuk menghadiri Rapat Kordinasi Konsultan (KM dan Korprov) dan sekaligus memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada KM-Provinsi dengan memantau kemajuan dan tindaklanjut pelaksanaan kegiatan PPK.

Dari rapat kordinasi tersebut, yang juga merupakan komunikasi tatap muka dengan konsultan lapangan yang secara langsung memantau dan merekam kemajuan pelaksanaan dan kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan “luncuran dana” Siklus-6 (PPK-II tahun ke-3) dan perencanaan PPK IIIB tahun pertama
[1]. Dalam rapat tersebut menjadi ajang konsultasi langkah-langkah dan tindakan untuk penyelesaian kendala, hambatan dan masalah di lapangan.

Perjalanan dinas dilaksanakan tgl 14 sd 17 Maret 2006. Selain kota Tanjung Pinang ibukota provinsi Kepulauan Riau, juga dikunjungi lokasi PPK di Desa Tembeling, Kec. Teluk Bintan, Kab. Bintan (d/h Kepuluan Riau).

Pada hari pertama diawali pertemuan dengan Kordinator Provinsi Kepulauan Riau, Santi Pangaribuan beserta staf, dan dilanjutkan pertemuan terbatas dengan KM-Kabupaten Bintan (d/h Kepulauan Riau, perubahan ini sejalan dengan ditetapkannya Provinsi Kepulauan Riau) yang sudah berada di Tanjungpinang.

Pada hari kedua, dilakukan kunjungan ke kantor Sekretariat TK-PPK Provinsi dan ditemui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan juga Ketua TK-PPK Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Naharuddin, MTP; dan Kepala Sekretariat merangkap PjProv, Ir. Nasril M.

Pada hari kedua ini, juga dimulai pelaksanaan Rapat Koordinasi PPK bertempat di kantor KM-Provinsi. Pada pertemuan ini hadir dan sekaligus memberikan arahan Ketua TK-PPK Provinsi, dan Kepala Sekretariat PPK/PjProv. Hadir pada pertemuan atau rapat koordinasi ini KM-Kabupaten Natuna, Imral Martunus (KMT, Al Ikhsan Anum, sudah tidak berada di lokasi tugas sejak 20 Pebruari 2006, tetapi mengajukan pendunduran diri pada tanggal 1 Maret 2006), dan KM-Kabupaten Linggan dan Kepri (Sehat W. Sinuhaji dan Amsaryono). Pertemuan hari pertama ini juga dihadirkan PjOK Kecamatan Teluk Sebong (Ibu Indra) dan ibu-ibu pengurus kelompok yang mendapat bantuan SPP, yaitu dari Kelompok Wirid Al Hikmah dari Desa Toapaya, Kec.Gunung Kijang (Ibu Fitrawaty ) dan Kelompok Yasin Nurul Falakh Desa Ekang Anculai, Kec. Teluk Sebong (Ibu Tumini, Ibu Sukatmini, Ibu Suprihatin). Juga dihadirkan wakil Badan Pengawas UPK, Bapak Aminuddin.

Pada hari ketiga, atau sebagai selingan rapat koordinasi, telah dilakukan kunjungan lapangan bersama ke Kecamatan Teluk Bintan. Bertemu dengan FK Teluk Bintan (Kesatria Budi dan Rianto), Pengurus UPK Kec. Teluk Bintan (Ketua: Yunus; Sekretaris: Kalsum; dan Bendahara: Ridwan) dan dilanjutkan ke Desa Tembeling untuk meninjau lokasi (siklus-5) dengan kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Drainase (2x1000m, drainase 326m, 4 gorong2, dll; Rp.123.157.304) dan (siklus-6) lokasi pembangunan Dermaga/ Tambatan Perahu di kampung Beloreng (2x275m, dana PPK Rp.133.990.263, swadaya Rp.9.539.000).

Beberapa catatan penting dari kunjungan tersebut antara lain ialah:

Pelaksanaan Siklus-6 . Seluruh lokasi di Provinsi Kepri (Kab. Lingga 2 kecamatan, Kab. Kepri/Bintan 3 kecamatan, dan Kabupaten Natuna 4 kecamatan) yang berpartisipasi pada siklus-6 (PPK II tahun ke-3) sudah mencairkan dana tahap ketiga pada akhir Desember 2005, itu termasuk dua kecamatan yang mendapat alokasi dana APBD (lokasi MG), yaitu Kec. Teluk Sebong dan Kec. Gunung Kijang. Kedelapan kecamatan (minus Kec. Teluk Sebong) juga sudah menyelesaikan MDST.

Kemajuan Pelaksanaan PPK-IIIB tahun pertama (Siklus-9 !?). Tahapan perencanaan PPK III-B tahun pertama di Provinsi Kepri kemajuannya bervariasi. Ada yang sedang mempersiapkan MAD-1 (sosialisasi), tetapi sudah ada juga yang akan melaksanakan MAD-2 pada bulan Maret 2006.

Kab. Natuna. Empat kecamatan yang berpartisipasi pada PPK IIIB tahun pertama. Dua kecamatan di Kab. Natuna, yaitu: Kec. Bunguran Timur dan Kec. Jemaja sudah menyelesaikan MAD sosialisasi, dan pada bulan Maret 2006 sebagian desa sedang melaksanakan MD sosialisasi. Dua kecamatan lainnya, Kec. Bunguran Barat dan Kec. Serasan sedang mempersiapkan MAD-1 yang direncanakan pada bulan Maret 2006 ini.

Kab. Lingga. Kec. Senayang (6 desa) dan Kec. Lingga (23 desa), sudah melaksanakan MAD-1 (sosialisasi). Kecamatan Lingga sedang melaksanakan MD sosialisasi, dan di Kecamatan Senayang sebagian besar desa sedang melaksanakan Pelatihan FD.

Kab. Kepulauan Riau/Bintan. Hanya satu kecamatan yang berpartisipasi pada PPK IIIB, yaitu Kec. Teluk Bintan. Pada bulan Maret 2006 ini sedang menyelesaikan MD sosialisasi.

Dukungan TK-PPK Provinsi. Walaupun provinsi ini relative baru, tetapi cukup besar perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan PPK. Seperti dukungan dalam keikutsertaan penyediaan cost sharing. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial yang baru saja terbentuk, dengan peran utama sebagai TK-PPK memberikan dukungan penuh kepada konsultan, dan terus berkomunikasi berbagai hal kemajuan dan hambatan pelaksanaan PPK di lapangan. Kepala Badan PMD dan KS yang juga pejabat baru memiliki kesan positif terhadap PPK, dan secara terbuka mengharapkan masukan kritis dari konsultan untuk memperkuat peran badan tersebut dimasa depan.

Alokasi Dana MG !! . Bupati Bintan/Kepri sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati dengan DPRD sudah mengalokasikan dana BLM mulai tahun tahun 2004, dan pada tahun 2006 ini pun sudah tersedia alokasi pada APBD 2006 sebesar masing-masing Rp. 500 juta untuk Kec. Teluk Sebong dan Kec. Gunung Kijang.

Proses perencanaan masih berjalan dan difasilitasi oleh dua FK yang ditempatkan pada tahun 2005. Di kecamatan Gunung Kijang sedang merampungkan Verifikasi Usulan Kegiatan, dan direncanakan tgl 18 Maret 2006 akan dilaksanakan MAD-2 (pemeringkatan usulan). Di kecamatan Teluk Sebong sedang melaksanakan Penulisan Usulan.

Sudah disampaikan bahwa kebijakan TK-PPK Nasional/Set. Pembinaan PPK bahwa seluruh kegiatan PPK-II sudah berakhir pada tahun 2005, kecuali luncuran siklus-6 yang akan mentuntaskan pencairan dan penyelesaian kegiatan. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Kepri/Bintan sangat mengharapkan tetap ditempatkan FK di kedua lokasi tersebut untuk mentuntaskan seluruh tahapan kegiatan. Melalui APBD Kab. Kepri/Bintan, selain dana BLM juga dialokasikan anggaran untuk insentif FD, insentif Kepala Desa, insentif Pengurus UPK dan Lomba Kelompok.

Bantuan Transportasi PjOK Teluk Sebong September 2005 sd Pebruari 2006 belum ditransfer !! . Dilaporkan oleh KM Kab. Kepri/Bintan bahwa bantuan transportasi untuk PjOK Teluk Sebong tidak mendapat transfer dari perusahaan, sehingga KM tidak membayar tunjangan tersebut. Padahal untuk kecamatan lainnya ada transfer dana, sehingga tetap dibayarkan. Pertanyaan kepada ADWIL KM sudah diajukan, tetapi sampai dengan RAKOR ini belum ada realisasi.

Dana Cost Sharing Propinsi !! . Pada umumnya dana cost sharing menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kapasitas fiskalnya yang termasuk kategori “tinggi”, maka Kabupaten Kepulauan Riah (sekarang Kab. Bintan) dan Kabupaten Lingga sudah ditetapkan alokasi cost sharing sebesar 70%. Akan tetapi kenyataannya, kedua kabupaten tersebut tidak dapat menyediakan seluruh aloaksi dana pendamping tersebut (cost sharing), sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping tersebut sebesar 30%.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial yang juga Ketua TK PPK Provinsi Kepri, sudah mengantisipasi pertanyaan legislatif landasan alokasi dana pendamping tersebut, karena yang sudah terikat dengan NPH adalah Pemerintah Kabupaten.

Selain itu, dipertanyakan juga “pengaturan pencairan dana”, mengingat sumber dana local berasal dari anggaran yang berbeda. Disarankan kepada Korprov untuk memfasilitasi pengaturan tahapan pencairan dana, misalnya untuk tahap pertama dicairkan dari APBD Kabupaten, tahap kedua dicairkan dari APBD Propinsi, dan tahap ketiga/terakhir dari APBN.


Rekomendasi Hasil Kunjungan. Dari kunjungan dan perjalanan dinas tersebut, demikian pula dari hasil pertemuan dengan pelaku PPK di lapangan, serta masukan dari TK-PPK setempat, dapat direkomendasikan sejumlah langkah dan tindakan sebagai berikut:

Korprov dan seluruh jajaran konsultan PPK disarankan untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan jajaran TK-PPK, dan khususnya dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial. Memberikan masukan konstruktif untuk mendorong pelembagaan pembangunan partisipatif. Khususnya, mendorong tindaklanjut pembiayaan APBD di Kec. Teluk Sebong dan Kec. Gunung Kijang menjadi “PPK Mandiri”, dimana provinsi dapat membiayai sebagian “bantuan teknis” untuk memfasilitasi proses PPK di lapangan. Bantuan teknis dapat diupayakan dengan mengoptimalkan “peran PL dan FD terbaik” dengan menyediakan biaya dan insentif lainnya untuk memfasiitasi PPK Mandiri. Pembekalan dan bimbingan kepada “pendamping lokal” tersebut dapat dilakukan oleh KM.

Kepastian atau penegasan penempatan FK di lokasi yang masih dialokasikan dana MG ! Sesuai dengan kebijakan Set.Pembinaan PPK, perlu ditegaskan agar kedua lokasi yang masih didanai dari APBD Kab. Kepri/Bintan tersebut dilaksanakan sebagai “PPK Mandiri” dan pihak provinsi dapat memberikan bantuan anggaran untuk tenaga pendamping yang berasal dari Pendamping Lokal dan/atau Fasilitator Desa.

Kec. Teluk Sebong memang tidak mendapat alokasi PPK III, walaupun sudah dialokasikan dana dari APBD Kab. Kepri yang masih ditunggu kepastian dari TK PPK Nasional/Set. Pembinaan PPK tersebut, kiranya Set. Pembinaan PPK dapat memerintahkan pihak perusahaan pengelola admnistrasi di Provinsi Kepri untuk segera membayarkan “bantuan transport PjOK (perioda Sep-05 sd Peb-06).

KM-Nasional bersama dengan Korprov akan menyusun “penjelasan teknis pencairan dana cost sharing yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten”. Penjelasan teknis ini tetap mengacu pada surat edaran Dirjen Perbendaharaan, Dep.Keuangan.

Anjangasana ke Provinis baru ...........

Propinsi Gorontalo
22 -- 26 Desember 2006

Ibnu Taufan, IAP
Team Leader KM-Nasional

Sesuai dengan kerangka acuan KM Nasional, setiap personil mempunyai kewajiban melaksananakan kunjungan lapangan ke lokasi PPK untuk melakukan monitoring, pembimbingan, supervisi, serta memberikan dukungan/penguatan manajemen dan teknis kepada konsultan di tingkat provinsi kabupaten.

Sehubungan dengan itu, sebagai Team Leader KM-Nasional telah melaksanakan kunjungan lapangan ke Provinsi Gorantalo pada tanggal 16 sd 20 Desember 2006. Dalam perjalanan ini sekaligus mendampingi anggota Komisi II DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi PPK. Lokasi sasaran perjalanan ialah Provinsi Gorontalo (Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo).

Tujuan perjalanan ini selain memenuhi kewajiban seperti disebutkan diatas, juga untuk:

1. Memastikan kemajuan Rencana Tindak Lanjut (Action Matrix dan Corrective Action) yang sudah disepakati pada Rapat Koodinasi KM-Nasional (Oktober 2007).
2. Membahas kesiapan beserta implikasi rencana pengintegrasian PPK;
3. Mendapatkan umpan balik hasil evaluasi manajemen KM-Provinsi dan setiap personil di KM-Provinsi Gorontalo; Mendapatkan masukan dan umpan balik implementasi kebijakan PPK di lapangan;
4. Memberikan penjelasan kebijakan implementasi dan hasil PPK kepada anggota DPR-RI.


Dari hasil observasi dan pertemuan dengan pelaku PPK maupun konsultan di lapangan, serta TK-PPK diharapkan diperoleh gambaran dan rancangan tindaklanjut yang segera dapat dilakukan, ataupun rekomendasi yang memerlukan dukungan berbagai pihak terkait, antara lain:

§ Salah satu tindakan korektif yang dilakukan konsultan (KM-Provinsi dan KM- Kabupaten) adalah dengan meningkatkan efektifitas pelaksanaan PPK di lapangan. Setiap FK meningkatkan intensitas kegiatan fasilitasi dan ambil bagian langsung pada setiap proses bersama masyarakat (wargadesa). Tindakan korektif berjalan cukup optimal karena sempat menghadapi kendala karena adanya beberapa posisi/jabatan kosong di beberapa lokasi.

§ Rencana pengintegrasian sistem dan mekanisme PPK ke dalam sistem perencanaan reguler (musrenbang) sudah diawali dengan lokakarya untuk mengidentifikasi berbagai peluang integrasi dan sinkronisasi, serta menyelaraskan pemahaman maupun kesepakatan yang akan ditindaklanjuti. Kegiatan lokakarya sudah dilaksanakan dan memerlukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta meningkatkan sinkronisasi dengan pihak terkait (SPKD) dan menselaraskan jadwal kegiatan PPK dengan kalender/siklus perencanaan pembangunan (musrenbang).

§ Perlu ada perbaikan pada sistem dan kriteria, serta mekanisme penilaian, termasuk mekanisme umpan balik bagi setiap konsultan yang mendapat penilaian sehingga dapat dimanfaatkan sebagai upaya pembimbingan dan peningkatan kinerja ]

§ Anggota Komisi II mendapat penjelasan langsung dari masyarakat dan pelaku PPK dilapangan berbagai pembelajaran yang diperoleh dalam pengelolaan pembangunan yang difasilitasi melalui PPK. Efektifitas pengelolaan pembangunan dengan berbasis masyarakat dinilai oleh Anggota Komisi II menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, dan juga rasa memiliki (ownership) masyarakat sehingga akan menjamin keberlanjutan (sustainability).

§ Anggota Komisi II juga berkesempatan meninjau lokasi uji coba ”bantuan tunai bersyarat” (conditional cash transfer) yang disponsori oleh Bank Dunia dan mendapatkan kesan amat positif dengan dorongan adanya kepada penerima manfaat untuk lebih bertanggung jawab memenuhi pencapaian keberhasilan (indikator) yang jelas dan terukur.

§ Salah satu temuan menarik seperti dilaporkan oleh pelaku PPK dan pendamping BTB, bahwa terjadi kecenderungan untuk memilih ”pembelian seragam sekolah” karena ternyata setiap siswa SD/SLTP wajib memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) seragam sekolah (putih-putih, putih-merah/biru, batik, busana muslim dan busana olaharaga). Ketentuan tersebut dinilai Anggota Komisi II tidak relevan dengan ”tujuan mencerdaskan peserta didik” dan diharapkan segera perlu dilakukan koreksi oleh Pemerintah Kabupaten.

Monday, August 27, 2007

Menjelajahi PPK di ...

Nusa Tenggara Barat dan Bali
9 sd 14 Juli 2003

Ibnu Taufan, KM-Nasional

Dalam rangka pemantauan dan supervisi pelaksanaan PPK, telah dikunjungi lapangan ke Propinsi NTB (kab.Lombok Barat, kab.Lombok Tengah) dan Provinsi Bali (kab.Tabanan dan kab. Buleleng). Daftar kec dan desa yang dikunjungi, serta pejabat dan pelaku PPK yang ditemui terlampir. Kujungan ke Provinsi NTB, juga diselingi dengan pertemuan konsultatif manajemen PPK antara Task Team Leader PPK-WB, Pimpro Pembinaan PPK dan TL-KMNasional. Mr. Victor Bottini selaku Task Team Leader PPK-WB sedang memimpin staf konsultan Bank Dunia yang terlibat dalam pengelolaan PPK sedang mengadakan "retreat" di Provinsi NTB sejak 7 Juli 2003.

Tingkat kemajuan kegiatan di Provinsi NTB umumnya pada tahap Penggalian Gagasan, sedangkan di Provinsi Bali umumnya sedang malaksanakan Pelatihan FD. Beberapa temuan dan masukan dari pelaku PPK di lapangan, yg patut jadi perhatian, antara lain:
Tingkat partisipasi. -- Tingkat kehadiran pada pertemuan tingkat desa maupun kecamatan cukup tinggi, antara 50-80 orang. Tingkat kehadiran perempuan juga sangat tinggi, sekitar 30-40 orang.

Transparansi. -- Transparansi pun sangat menggembirakan. Papan informasi mulai dipergunakan utk pengumuman kegiatan PPK. Memang manfaatnya masih perlu dicermati, karena dilaporkan banyak warga yg mempunyai waktu luang hanya malam hari.

Kemampuan Pelaku PPK. -- PL dan FD yang ditemui cukup banyak yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang relatif memadai. Bahkan beberapa orang berpendidikan S-1. Pemahaman thd aspek pemberdayaan masyarakat cukup membesarkan hati. Beberapa FD terpilih adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM, pengganti LKMD). Walaupun banyak komentar terhadap insentif FD yang relatif kecil, tetapi semangat pengabdian menjadi pertimbangan untuk mengemban tugas tersebut.
Materi Pelatihan FD. -- FD yang ditemui memberikan komentar yg patut dicermati bahwa materi/modul utk pembekalan terlalu teknis, banyak yg kurang relevan dgn misi utama FD untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, waktu pelatihan perlu dilaksanakan bertahap, disesuaikan dengan tahapan kegiatan PPK. Misalnya, aspek teknis prasarana akan lebih bermanfaat pada tahap kegiatan perencanaan.
Dukungan Pemkab. -- Sebagai lokasi (propinsi) baru, perhatian dan dukungan pemeritah daerah patut dipuji. Beberapa kab mengalokasikan APBD untuk dana BLM. Bahkan Pemkab Lombok Barat, mengalokasikan dana AP kira-kira 8% dari alokasi dana PPK dan tiap kecamatan memperoleh dana operasional sebesar 10 juta rupiah. Serta akan diberikan insentif transport untuk setiap FD di Kab. Lombok Barat.
Potensi Pokmas. -- Lembaga Keuangan Mikro yang ada (yang antara lain berasal dari NTA-DP, P4K) di Kab. Lobar (Prov.NTB) oleh masyarakat dinilai tidak layak untuk mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif. Pengurus banyak didominasi olekh elit/ tokoh masyarakat, disertai praktek "moral hazard" yg terjadi. Konsultan harus mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan agar masyarakat memperoleh informasi lebih banyak sehingga lebih selektif dalam pengambilan keputusan. Lain halnya di Provinsi Bali, LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang ''berbasiskan (desa) adat'' sehingga ikatan sosial dan sanksi sosial (adat) jauh lebih kuat. Meskipun begitu, ada beberapa LPD memang belum layak untuk mengelola dana karena adanya kesalahan manajemen. LPD dibentuk tahun 1984 dengan SK Gubernur No.972/1984 diseluruh desa adat (pakeraman) dan BPD Bali ditunjuk sebagai pembina dan pengawas LPD.
Tumpang tindih PPK dengan P2KP. -- Beberapa lokasi (desa) PPK juga menerima alokasi dana P2KP. Kebijakan Pemkab dengan surat Ketua Bappeda, menegaskan bahwa lokasi tsb tidak boleh mengikuti proses PPK. Seyogyanya keputusan dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum musyawarah yang ada (MD, MAD).

Bertemu Muka dengan Pendamping PPK di...

Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
26 sd 29 Desember 2003

Ibnu Taufan

Dalam rangka supervisi dan memberikan dukungan manajemen kepada RMU telah dikunjungi lokasi PPK di Provinsi DI Yogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Surakarta dan Kabupaten Klaten/Kecamatan Jatinom). Pada kunjungan ini juga menghadiri pertemuan dengan konsultan PPK dan diseminasi Konsultan Keuangan Mitra Bank yang diselenggarakan oleh LPM-Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Temuan-temuan yang perlu ditindaklanjuti. Dari pertemuan dan diskusi muncul beberapa pertanyaan dan usulan-usulaan dari konsultan PPK antara lain sebagai berikut:

Kecemasan terhadap “rasionalisasi” konsultan. --- sekitar 30 lokasi/keamatan PPK di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta akan memasuki “paska program” (phased-out) karena sudah tiga kali mendapat alokasi dana PPK, sehingga diperkirakan sekitar 60 orang konsultan (FK) akan “memasuki masa pelepasan” ataupun “rasionalisasi”. Konsultan ingin memperoleh kepastian “kriteria” dan “tatacara seleksi”. Dijelaskan bahwa sesuai dalam kontrak kerja terdapat klausul yang cukup jelas bahwa masa penugasan dapat berakhir jika tidak ada lokasi untuk ditempatkan ataupun tidak tersedia lagi alokasi pembiayaan konsultan. Tatacara akan di laksanakan secara transparan dan mempergunakan “manajemen kinerja” yang sudah diberlakukan, sekaligus juga menegaskan bahwa ketentuan PPK adalah menempatkan “konsultan yang terbaik”. Penilaian dan peringkat kinerja menjadi “salah satu masukan dalam” penetapan konsultan yang paling layak ditugaskan di lokasi PPK.

Peluang KKMB --- ditegaskan bahwa setiap konsultan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan implementasi dan fasilitasi proses PPK di lapangan, sehingga tidak memungkinkan melakukan “kerja rangkap’ yang akhirnya akan menimbulkan implikasi adminstratif. Baik kompetensi dasar maupun “kesempatan melalui pelatihan dalam tugas” konsultan PPK berpeluang untuk “belajar” dan sekaligus mempersiapkan diri pada paska PPK. Kesempatan untuk mempelajari KKMB (tugas, peran, kapasitas, dsbnya) memang akan sangat bermanfaat juga dalam upaya untuk memfasilitasi UPK ataupun khusunya pinjaman bergulir (UEP).

Sertifikasi Konsultan PPK --- banyak sekali konsultan PPK, baik di Provin si DI Yogayakarta maupun Provionsi Jawa Tengah, yang berkeberatan dengan adanya “kewajiban” untuk mendapatkan “sertifikasi” dan juga “mengikuti pelatihan/seleksi” untuk melengkapi persyaratan sertifikasi. Ditegaskan bahwa sampai dengan saat ini, “tidak ada satu butir pun ketentuan yang mengatur dan meneetapkan persyaratan konsultan PPK”, kecuali “hasil penilaian dan peringkat kinerja”. Sertifikasi adalah “kebutuhan” individual sehingga tidak akan mempengaruhi penempatannya kembali sebagai konsultan PPK. Memenuhi permintaan konsultan perlu segera dikeluarkan “memorandum penjelasan dan penegasan tentang sertifikasi” !

Faktor “keterlambatan” proses PPK di lapangan. --- dengan maksud meningkatkan kualitas kegiatan dan hasil PPK, khususnya kualitas prasarana/sarana, ditugaskan FKT yang bertanggung jawab dalam disain dan anggaran pekerjaan. Ternyata dengan jumlah usulan prasarana/sarana yang masih relatif besar, maka beban kerja FKT pun meningkat dan akhirnya mempengaruhi waktu penyelesaian tahapan dalam proses PPK. Selain itu, beban kerja tersebut sekaligus menjadi “beban psikologis” bagi FKT untuk “mengupayakan agar setiap usulan layak didanai”.

Penegasan ketentuan bagi konsultan yang “rangkap kerja” --- perlu segera diantisipasi adanya rekrutmen konsultan PPK baik sebagai “penyelenggara pemilu” maupun “calon anggota legislatif”. Dipastikan akan terjadi “konflik kepentingan” sehingga dapat melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai konsultan. Agar konsultan yang menjadi “caleg” segera harus memastikan untuk menentukan sikap dan/atau adanya kebijakan untuk mengatur “pengunduran diri sementara” agar dapat mengkonssentrasikan pada kegiatan yang berkaitan dengan pemilu seperti kampanye.

Pelatihan untuk Peningkatan Kemampuan Masyarakat --- rangkuman dari msukan konsultan, khususnya dari konsultan di Kab.Gunung Kidul dan Klaten, bahwa meskipun proses PPK berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur, seringkali hasil akhir ditentukan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat yang benar-benar miskin. Walaupun sudah ada pelatihan unttuk pelaku PPK di tingkat desa (FD, TPU, TPK), disarankan agar PPK menyediakan alternatif upaya meningkatkan kemampuan masyarakat, yakni materi atau modul pelatihan yang dapat menjadi acuan ataupun dilaksanakan oleh konsultan di lapangan.

Menjamu Shanghai Conference Participants di ....

Malang, Jawa Timur
6 - 10 Desember 2003

Ibnu Taufan

Dalam rangka Field Visit Shanghai Conference Group telah dikunjungi beberapa lokasi PPK di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, untuk mendampingi tamu pengunjung dari beberapa negara, antara lain : Tanzania, Nepal, China, Brazil, Yemen, dan wakil lembaga/negara donor seperti AusAid, ADB, JBIC, DFID, juga diikuti oleh Duta Besar Belanda maupun kantor pusat World Bank (Washington) dan World Bank Indonesia yang sekaligus menjadi fasilitator pertemuan. Kunjungan dipusatkan di Kabupaten Malang, yakni di Kecamatan Pakis, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Singosari.

Pada kunjungan ini, selain untuk memeriksa persiapan lokasi/desa yang akan dikunjungi, juga sekaligus mendampingi tamu/pengunjung untuk meninjau kegiatan/proyek yang dibiayai oleh PPK. Dalam rangka persiapan tersebut atau menjelang kunjungan tamu juga telah ditemui para pihak terkait, antara lain TK-PPK Kabupaten Malang, Camat dan Kepala Desa.

Temuan yang perlu ditindaklanjuti. Menjelang maupun selama kunjungan tersebut dari pengamatan langsung, wawancara dan masukan dari berbagai pihak, beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh konsultan lapangan (FK dan KM), RMU dan KM-Nasional, maupun Pimpro Pembinaan PPK. Kesan terhadap lokasi dan kegiatan PPK pada umumnya cukup memuaskan. Pengunjung memperoleh infomrasi yang lengkap dan melihat langsung kegiatan yang dibiayai PPK. Namun demikian, beberapa temuan yang patut menjadi perhatian, antara lain:

“Rural bias” dan kelompok sasaran orang miskin. – dari beberapa lokasi (desa) yang menjadi sasaran kunjungan pada umumnya menunjukan mutu kegiatan yang cukup baik. Mutu prasarana baik, begitu pula kelancaran pengembalian pinjaman. Namun, jika dicermati para penerima manfaat langsung umumnya mempunyai pendapatan rumah tangga yang cukup memadai. Kebanyakan rumah tangga, suami dan isteri bekerja sebagai buruh pabrik rokok dengan tingkat pendapatan cukup memadai. Penampilan fisik rumah dan lingkungan juga cukup memadai. Sebagai contoh, di Desa Pucangsongo, setiap rumah tangga bersedia menyisihkan Rp. 800.000 sebagai swadaya pengadaan sumur bor. Tampaknya perlu “dicermati ulang strategi dan metoda menilai kelompok sasaran orang miskin”, dan “mempertajam kriteria pemilihan lokasi desa miskin”.

Pelestarian – Prasarana/sarana yang mendapat perhatian dalam kunjungan tersebut memang memiliki mutu konstruksi yang cukup baik. Namun pemeliharaan prasarana/sarana, terutama jalan dan drainase , tampaknya memerlukan perhatian yang seksama. Pasar (Medandalawangi dan Sitirejo) memiliki tim pengelola dengan yang berfungsi dengan baik, ada iuran pemeliharaan, sehingga pemeliharaan/perawatan prasarana/sarana. Untuk menjamin pelestarian prasarana/sarana yang sudah dibangun, menjamin umur konstruksi yang lebih panjang, serta menjamin tersedianya pelayanan masyarakat, seperti air bersih, maka harus difungsikan dan diperkuat “tim pengelola/pemeliharaan.

Dampak terhadap lingkungan -- beberapa prasarana yang dibangun seperti di Desa Sukodadi (jembatan, jalan) dan Tamanharjo (jalan dan tanggul) pada intinya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Tetapi prasarana jalan (Pucangsongo) ataupun jembatan (Pandan Landung) mempunyai potenis yang dapat merusak lingkungan. Prasarana jalan tidak memiliki saluran pembuang air yang memadai, sehingga pada musim hujan akan terdapat genangan air disisi jalan yang akan mengganggu pematang sawah milik wargadesa. Jembatan di desa Pandan Landung dengan konstruksi yang beton, tetapi bangunan jembatan tersebut memiliki “tinggi” yang cukup mengkhawatirkan sehingga perlu adanya “jaminan” keselamatan pengguna jembatan tersebut. Perlu ada “audit teknis konstruksi” untuk menjamin agar prasarna tersebut tidak akan membahayakan pengguna jembatan.

dari semenanjung nan indah.......

PAPUA12 sd 14 Agustus 2003



Sebagai tindak lanjut penilaian kinerja personil KM-Nasional, termasuk pula personil RMU, dilaksanakan pertemuan tatap muka untuk menjelaskan kinerja, memperoleh umpan balik dan pembimbingan sekaligus rencana tindakan peningkatan kinerja RMU. Untuk tujuan tersebut telah dikunjungi kantor RMU wilayah/provinsi Papua, di Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 12 sd 14 Agustus 2003. Sesuai dengan tujuan utama tersebut, telah diadakan pertemuan dengan seluruh staf profesional RMU dan juga masing-masing personil, serta staf pendukung RMU. Selain memperoleh umpan balik dan melakukan bimbingan manajemen, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemajuan kegiatan di lapangan, kendala maupun hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Sampai dengan minggu pertama Agustus 2003, pada umumnya kegiatan di lapangan sudah memasuki tahap MD-1, meskipun masih ada distrik (sebutan untuk kecamatan di Papua, ) yang belum melaksanakan MAD-1. Faktor kesulitan medan dan geografis, sebaran desa/komunitas mempengaruhi pelaksanaan di lapangan.

Berkaitan dengan penilaian kinerja terhadap personil RMU, pada umumnya dapat menerima dan menyadari kelemahan yang diperbaiki, dan berjanji untuk melakukan perbaikan pelaksanaan tugas dan lebih memahami tugas/tanggung jawab sebagai profesional agar dapat meningkatkan kinerja.
Umpan balik terhadap supervisi dan dukungan KMN, staf profesional dan pendukung, antara lain: (i) tertib permintaan data berulang-ulang, (ii) kecepatan respon terhadap pertanyaan atau konfirmasi dari lapangan/RMU, (iii) memberikan dispensasi kepada RMU-14 mengingat kendala yang dihadapi berbeda dengan lokasi-lokasi lain di luar Provinsi Papua.

Beberapa temuan utama, maupun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh RMU untuk mencapai kinerja yang diharapkan, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, antara lain (dari yang penting/ mendesak) :

1. Komunikasi dan Koordinasi. -- Seluruh staf RMU mengidentifikasi faktor komunikasi dan koordinasi menjadi masalah utama yang mengakibatkan rendahnya kinerja RMU-14. Baik secara internal dalam jalur fungsional, maupun antar staf RMU, bahkan dengan mitra kerja lainnya terutama dengan TK-PPK Provinsi. Komunikasi yang tidak produktif antar staf berdampak terhadap jajaran konsultan lapangan yg mendapatkan informasi saling berbeda. Konsultan lapangan merasa tidak memperoleh layanan dan dukungan dari RMU.

2. Rasio FK vs Sebaran Desa --- Kondisi geografis dan kesulitan medan. Dengan kondisi geografis yang demikian rupa hubungan antar kecamatan dan desa yang sebagian harus ditempuh dengan penerbang- an reguler dan sewa, banyak hubungan antar desa hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki lebih dari sehari. Kondisi medan yang berat mempengaruhi proses dan ketepatan waktu setiap tahapan PPK. Sebaran desa dan kondisi medan serta kelangkaan prasarana/sarana sehingga hubungan antar desa seringkali harus ditempuh dengan berjalan kaki beberapa hari. Mengandalkan hanya dua atau tiga FK memang memerlukan waktu yang relatif lebih lama, tetapi menambah jumlah FK juga belum tentu dapat mengefektifkan, apalagi mengefisienkan proses PPK. Perlu pemikiran komprehensif, untuk memberikan perlakuan khusus.

3. Kasus Pencairan Dana Ilegal di Kecamatan Jayapura Selatan. -- Sebagian dana dapat diselamatkan (blokir di rekening bank), sebagian sudah dikembalikan, sebagian sisanya masih menunggu janji pelaku. Belum ada tindakan atau sanksi terhadap pelaku.

4. Pergantian KW. --- berdasarkan hasil penilaian kinerja dan temuan terakhir Misi Supervisi Bank Dunia yg disampaikan kepada seluruh staf RMU, dan khususnya KW, akhirnya KW menyatakan "mengundurkan diri" (surat pengunduran disampaikan kepada Pimpro dengan tembusan TL-KMNas). Sudah ada persetujuan Pimpro, sehingga perlu segera dijajagi calon yang layak dan memiliki kemampuan manajemen yang tinggi, sedapat mungkin dari kalangan PPK, maupun sumber lain yang memenuhi kualifikasi.




@ibnutaufan

Berkunjung ke Tanah Rencong

NANGGROE ACEH DARUSALAM
Ibnu Taufan, KM-Nasional

Pada tanggal 7 sd 10 Januari 2003 telah dilaksanakan perjalanan ke Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mendampingi Misi Khusus Bank Dunia (Scott Guggenheim, Sentot Satria) bersama wakil negara donor , serta lembaga multilateral seperti UNDP, JICA.

Perjalanan dilaksanakan oleh tim KM-Nasional. Kunjungan ini bertujuan untuk: (i) membahas program yang dirancang oleh Pemerintah Propinsi NAD untuk mengisi paska perdamaian, (ii) membahas bersama dengan TK-PPK setempat kemungkinan perluasan PPK di Propinsi NAD, (iii) memantau dan mendapatkan fakta perkembangan dan dampak PPK dalam upaya mendorong penanggulangan kemiskinan dan mengisi program paska perdamaian.

Lokasi PPK yang dikunjungi adalah Kab. Pidie (Kec. Indrajaya, Desa Daya Tanoh dan Kec.Mutiara, desa Ulam Mara) dan Kab.Aceh Besar (Kec.Indrapuri).

Kegiatan yag dilaksanakan selama perjalanan tersebut adalah menaghdiri pertemuan dengan masyarakat dan pejabat di lingkungan Pemerintah Propinsi NAD dan Kabupaten Pidie, antara lain dengan: Ketua Bappeda Propinsi NAD, Bupati Pidie, Kepala Bappeda--Kabupaten Pidie, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pidie, Forum LSM Aceh, Konsultan PPK (FK dan KM), Ketua Kelompok PEKKA Desa Dayah Tanoh, Kec. Mutiara dan Ketua TPKD PPK Desa Ulam Mara, Kec. Indra Jaya.

Berdasarkan rekaman diskusi, pembahasan bersama dan masukan dari berbagai pihak terkait, serta peninjauan dan pengamatan di lapangan

1. Kesan aparat tersisih dari proses dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada intinya pemerintah propinsi/kabupaten menyambut dengan antusias upaya pengembangan program untuk paska perdamaian, khususnya untuk program pemberdayaan/ pengem-bangan masyarakat, namun sangat diharapkan agar pihak donor maupun Peme-rintah Pusat tetap membantu upaya penguatan kelembagaan pemerintah dan aparat, tidak seluruhnya dilakukan langsung dengan masyarakat ataupun lembaga kemasyarakatan yang ada (LSM). Perumusan program yang lebih rinci perlu dilakukan bersama oleh tim yang dibentuk bersama dan pemerintah (Bappeda siap membantu).

2. Rencana penambahan lokasi PPK di NAD. Pem Prop/Kab menyambut baik rencana perluasan (penambahan) lokasi PPK di NAD, dan siap untuk memberikan kontribusi, baik alokasi dana BLM (matching grant) ataupun untuk dana PAP. Bahkan Bupati Pidie, menyatakan siap membiayai alokasi dana untuk 2 kecamatan dari APBD, jika mendapat alokasi PPK untuk seluruh kecamatan.

3. Adminsitrasi dan pembukuan dana PPK tidak tertib. Dari pemeriksaan sepintas (rapid audit) beberapa pembukuan TPK dan UPK, diduga terjadi penggunaan dana tidak sesuai dengan RAB dan adanya pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif, pelatihanan kepada pengurus UPK dan TPK/LKMD tidak dilaksanakan dengan memadai.

4. Pelestarian Kegiatan PPK. Beberapa kegiatan pembangunan prasarana, seperti di Kecamatan Indrajaya, Kab. Pidie, kurang mendapat perhatian. Unit/Tim Pemelihara yang menjadai prasayarat pada pengajuan usulan tidak berfungsi. Mengingat sebagian besar (lebih dari 97%) alokasi dana PPK di NAD untuk prasarana, sehingga dikhawatirkan pemeliharaan dan juga pelestarian kegiatan belum dilaksanakan dengan memuaskan.

5. Tindaklanjut Penanganan Masalah. Pada PPK-1 banyak kasus penyelewenagan dana PPK seringkali sulit dilanjutkan sebagai upaya hokum karena masyarakat tidak tahu bagaimana caranya, tidak ada akses, dsb. Perlu upaya bersama untuk melaksanakan capacity building agar masyarakat mempunyai akses ke lembaga hukum.

6. Peluang untuk Mengefektifkan Hasil Perencanaan oleh Masyarakat. Melalui proses perencanaan PPK yang partisipatif dan kompetitif akan, hanya sebagian usulan kegiatan yang dapat didanai. Usulan lainnya sesungguhnya dapat didanai atau diikutsertakan dalam proses penganggaran melalui mekanisme perencanaan pembangunan di daerah (siklus RAPBD). Peluang tersebut juga mendapat perhatian dari JICA dan pihak Kedutaan (konsulat) Jepang.

Saran dan Tindak-Lanjut

1. Perlu segera mendapat pemeriksaan dan bimbingan secara khusus untuk menilai manfaat yang dihasilkan, melakukan perbaikan yang diperlukan, serta melakukan tindaklanjut pemeriksaaan administrasi dan keuangan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat.
2. KM-Nasional akan menurunkan Tim Financial Manitoring and Supervision (FMS) untuk membantu RMU dan konsultan melaksanakan pemeriksaan/audit di lapangan sekaligus memberikan pelatihan setempat (in service) bagi pengurus UPK ataupun TPK.
3. Untuk menjamin pelestarian kegiatan PPK, konsultan dengan bimbingan RMU harus menyusun agenda kerja bersama untuk melaksanakan sosialisasi dan tindaklan jut bersama masyrakat dengan membentuk/mengaktifkan Tim Pemelihara. Dukungan TK-PPK setempat sangat diharapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan di lapangan.
4. RMU dan KM-Kab memulai kembali pendekatan dengan berbagai pihak berwenang, khususnya TK-PPK Provinsi maupun Kabupaten untuk melanjutkan penyelesaian beberapa masalah/kasus di NAD, khususnya kasus penyitaan dana milik masyarakat yang dikelola UPK oleh Kapolsek Kec. Indrapuri.
5. RMU akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Konsulat Jendral Jepang di Medan (Mr. Miyakawa) untuk menindaklanjuti gagasan membiayai usulan yang tidak dapat didanai PPK.

berkunjung ke Ranah Minang ....

Sumatra Barat
Bukitinggi, 30 Apr sd 3 Mei 2003

Ibnu Taufan, IAP – KM-Nasional

Memenuhi undangan TK PPK Prop Sumbar, telah dihadiri Sosialisasi dan Lokakarya PPK Fase-2, tgl 30 Apr sd 3 Mei 2003 bertempat di Bukittinggi. Acara tsb dihadiri oleh: TK PPK Prop, wakil DPRD Prov, LSM, Perguruan Tinggi, Media Massa/wartawan, TK PPK Kab, DPRD Kab.


1. Perubahan Pemerintahan Desa menjadi Nagari. Sesuai dengan UU 22/99 bahwa pemerintahan terendah adalah desa, dan melalui Perda No.9/2001 Prov Sumbar telah menetapkan sistem pemerintahan terendah kembali ke pemerintahan Nagari. Pemerintah Kabupaten juga sudah menetapkan Perda pembentukan "jorong" dan "nagari". Pada umumnya "desa" ditetapkan menjadi jorong, tetapi ada juga satu desa dimekarkan menjadi dua atau lebih jorong. Selanjutnya, beberapa jorong dibentuk menjadi satu atau lebih nagari, dan dlm satu "kecamatan" jumlah nagari bervariasi, berkisar antara 2 sd 4, tetapi ada juga yang hanya satu nagari (misal, Kec.Pancung dan Kec.Basa IV Balai Tapan, Kab.Pesisir Selatan).

Persoalannya, ketika pengajuan usulan jika mengikuti ketentuan PTO, maka yang muncul boleh jadi hanya usulan dari 1 atau 2 atau 4 nagari. Artinya alokasi dana PPK hanya "dikompetisikan" diantara 1, 2 atau 4 nagari.

Lokakarya ini akan merumuskan "model" penyesuaian realitas perubahan sistem pemerintahan dg ketentuan PPK. Antara lain dengan menggunakan "wilayah usulan" berbasis "jorong" atau "desa", dan memfungsikan "nagari" dalam proses pengam-bilan keputusan (mis. menilai kelayakan). Rumusan lokakarya akan dikonsultasikan dengan TK-PPK Nasional dan selanjutnya ditetapkan dg keputusan gubernur (!).

2. Tindak Lanjut Matching Grant .. Alokasi APBD utk pembiayaan BLM PPK di Prov Sumbar utk 16 kec, dengan jumlah biaya mencapai Rp.13 milyar. Ditambah 3 kec yg dibiayai APBD (2 kec di kab Solok dan 1 kec di kab Pasaman). Bupati Pasaman sudah mengirimkan ''surat kesiapan menyediakan matching grant'' pada APBD 2003.

3. Penyerahan Aset PPK .. Prasarana ataupun dana bergulir saat ini "menjadi aset desa" mendapat sorotan peserta sosialisasi. Isu dan pokok pertanyaan al.: (i) apakah aset tsb dpt dialihkan atau diserahkan menjadi "aset Nagari ?, (ii) Apakah Pemkab dapat ambil bagian untuk melakukan pemeliharaan ataupun pengembangan lebih lanjut ?

4. Biaya transfer DOK.. Dilaporkan KM bhw BNI cabang di Kab.Pasaman membebankan biaya setiap transfer Rp.25.000,- Sesuai dengan informasi yg dipahami, biaya tsb dibebankan pada proyek. Perlu penegasan kepada BNI agar diseminasikan ulang kepada BNI Cabang untuk melaksanakan ketetapan Pimpro dengan konsisten.

5. Pemberdayaan Nagari .. Sebagaimana diatur dlm UU 22/99, maupun khususnya Perda No.9/2000 setiap Nagari terdiri dari : Wali Nagari (fungsi eksekutif), Badan Perwakilan Anak Nagari (fungsi legislatif), dan Badan Musyawarah Adat dan Syara ( pertimbangan). Peserta lokakarya berharap agar PPK memberi kesempatan pembelajaran maupun "pemberdayaan Nagari" beserta perangkatnya.

Rekomendasi
Berdasarkan temuan dan isu yg menjadi perhatian pd sosialisasi dan lokakarya, ataupun keluhan langsung dr konsultan maupun TK-PPK setempat, terutama:

1. Pemantauan, Bimbingan dan Evaluasi thd implementasi penyesuaian dg sistem Nagari. RMU ditugaskan utk memantau dan membimbing serta melakukan evaluasi efektifitas implementasi tsb, hambatan dan pemahaman pelaku utama di lapangan, sebelum dikembangkannya ''petunjuk pelaksanaan teknis yg spesifik''.

2. Perlu segera didorong agar TK-PPK Prov. Sumbar bersama TK-PPK Kab terkait utk memfasilitasi : (i) penetapan proses dan tatacara pencairan dana dr Kas Daerah agar sejalan dg proses pencairan PPK (SE-DJA), (ii) penegasan agar PjOK tetap berperan sbg "pemimpin proyek" shg masyarakat atau warga desa maupun FK tdk bingung dg peraturan yg berbeda. RMU dan KMditugaskan utk melakukan pendekatan dan memfasilitasi penyiapan ''surat edaran'' Bupati ttg pencairan dan penyaluran dana matching grant.

3. Penegasan kepada perusahaan pengelola adm konsultan agar melaksanakan dgn konsisten petunjuk pembayaran gaji/tunj yg dikeluarkan Pimpro. Agar ''biaya lumpsum'' ( tunjangan tetap ) tdk dipotong lagi !! Karena perusahaan menerima pembayaran berdasarkan bukti pengiriman !!.

4. Pimpro dan/atau TK-PPK Pusat sgr memberikan konfirmasi/jawaban atas pengajuan tambahan Kec.Sasak, Kab.Pasaman utk lokasi matching grant. RMU sdg mempersiapkan penempatan FK ex-magang.